JAKARTA – Dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di kantor Presiden, Jakarta, (23/10) berkata, Indonesia adalah negeri yang besar sesampai membutuhkan sebuah tim yang juga besar agar mengelolanya.
“Jumlah (menteri) ini saya sadari memang bisa di anggap tergolong besar tapi bangsa kita bangsa yang besar. Kita tidak bisa pungkiri, kita negeri ke-4 terbesar di global dari jumlah penduduk. Dari luas wilayah, kita luasnya sama dengan Eropa Barat. Di mana Eropa itu terdiri dari 27 negeri, kita satu negeri. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 Menkeu, 27 menteri pertahanan. 27 mendagri, kita seluas Eropa,” ujar Prabowo.
Mantan danjen Kopassus ini berkata, jumlah menteri yang banyak ini bukan lah permasalahan, karena yang krusial adalah efisiensi kinerja jajarannya.
“Jadi saudara-saudara ini tidak masalah, yang krusial kita bekerja dengan efisien, yang krusial kita tidak bekerja dengan seenaknya. Gua minta menkeu, semua menko. Semua menteri telusuri lagi atempat APBN. Pelajari lagi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggara, red) , pelajari lagi, saya minta detail, kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negara mohon dikurangi,” ungkapnya.
Pemerintah, kata Prabowo, harus memberi contoh yang baik pada rakyat. Selain itu, ujarnya, fokus pemerintahan nya adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan ke di didalam. “Jangan mengada-ngada studi banding belajar pramuka ke negeri lain. Gua minta efisien,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Prabowo juga mengujar alasan membentuk badan-badan baru yang berdasarkan nya bisa memperkuat kinerja dari kementerian teknis yang pernah ada. Apalagi, suka atau tidak suka, ujarnya, birokrasi pemerintahan Indonesia dikenal sangat rumit.
“İni saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu agar memberi pelayanan yang terbaik pada rakyat kita. Jangan ragu-ragu, jika saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda laporkan segera, kita ganti. Begitu banyak orang yang ingin mengabdi. Tak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras agar bangsa, negeri dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja sedangkan bikin susah kita,” tegasnya.
Politik Akomodasi
Pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli memperhitungkan sebuah negeri yang besar tidaklah harus memiliki jumlah menteri yang banyak. Ia berkata, negeri-negeri besar seperti China dan Amerika Serikat juga tidak memiliki banyak menteri.
Menurutnya, apa yang di lakukan Prabowo adalah suatu bentuk politik akomodasi. Prabowo, berdasarkan Lili, harus melakukan nya supaya tidak menemui hambatan di didalam menjalankan roda pemerintahan dan stabilitas pemerintahan bisa terjaga dengan baik
“Di balik klarifikasi itu yang saya tangkap perlu ada akomodasi politik. Politik akomodasi memang bagian dari taktik pada saat banyak kelompok atau golongan yang tidak homogen, karena Indonesia kan tidak homogen, jika Amerika homogen, China homogen, Indonesia kan tidak karena banyak aliran, suku-suku, etnis yang memang perlu diakomodasi dan juga banyak parpol. Pak Prabowo ingin ada stabilitas pemerintahan, tidak ingin diganggu sama banyak kekuatan politik di parlemen sesampai lalu mereka mengakomodasi,” ujar Lili.
walaupun banyak yang meragukan kinerja kabinet gemuk ini kata Lili, warga sebaiknya mengawal.
“Ya kita coba aja kita lihat apakah dengan pemecahan nomenklatur di antara kementerian itu, betul akan lebih fokus atau tidak? Gua harap memang itu lebih fokus Singkron dengan dijanjijikan sama Prabowo. Beliau selama ini orang yang tegas, pada saat menteri-menterinya itu tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, jangan segan-segan reshuffle. Karena kan pernah menyedot anggaran dengan jumlah menteri yang banyak itu,” ujarnya.
Selang itu, ekonom Indef Nailul Huda berkata Prabowo dihadapkan pada tantangan fiskal APBN yang ketat karena adanya nomenklatur kementerian baru dan pembentukan badan atau lembaga baru. Kementerian baru dan badan atau Lembaga baru secara otomatis akan melahirkan banyak program yang membutuhkan dana.
“Yang patut diawasi bukan penggunaan anggaran agar menterinya, jika agar menteri saya rasa Singkron dengan aturan niscaya pernah diatur dan jumlah nya tidak terlalu banyak, tapi yang jelas programnya akan makin banyak dan membutuhkan uang yang tidak sedikit. Yang niscaya Prabowo akan dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Kita memang masih menghadang penerimaan negeri yang tidak cukup optimal, penerimaan dari sisi pajak belum cukup bagus. Ini yang memicu adanya keterbatasan anggaran, dan di sisi lain Prabowo juga punya program prestisius,” ujar Nailul.
Mempertimbangkan kelihatan nya itu, Nailul memprediksi akan ada program-program lain yang ditunda seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) niscaya akan membentuk prioritas di didalam pemerintahan nya kali ini.
Nailul juga memprediksi kalau utang pemerintah di era Prabowo-Gibran niscaya akan bertambah. Apalagi, tim dari Prabowo sebelumnya pernah berujar akan berhutang setidaknya 50 persen dari PDB agar membiayai pembangunan.
“Defisit anggaran kita di 2025 itu kira-kira 2,5 persen dari PDB artinya pada saat defisit akan ada pembiayaan, nah utang niscaya akan bertambah. Pun dengan klarifikasi dari Prabowo ataupun timnya Prabowo, mereka juga bilang akan melakukan utang agar membiayai pembangunan atau program mereka. Hashim (adik Prabowo, red) pernah bilang jika akan utang sampai 50 persen dari PDB, yang sekarang ini angkanya ada di 40-an persen. Artinya peluang agar menambah utang sangat besar, dan saya rasa ini yang jadi masalah pada saat utang ini tidak dikelola dengan baik,” pungkasnya. [gi/ab]