Mabes Polri berikan penjelasan Rudy Soik yang dipecat setelah mengungkap penjahat Minyak Bumi. 

Waktu belum diberhentikan, Rudy merupakan Kepala Bina Operasi disatuan Reserse dan Kriminal Polres, Wilayah NTT.

Disaat itu, Rudy dan team sedang lakukan tindakan penindakan mengenai penyalah gunaan BBM subsidi serta menangkap Ahmad, pembeli BBM bersubsidi yang gunakan barcode phising.

Dengan pemecatan itu, Kepala Kantor Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengutarakan, kejadian tersebut merupakan kewenangan Polda NTT serta menjadi kewenangannya .

Baca Juga: Dituding Tak Punya Tata Krama Saaih Halilintar Botak Gledek Sok Ganteng

penyelidikan prosedural. dari Propam NTT. . “Ini di lakukan pihak Polda NTT dengan cara ikuti semua prosedur sama Divisi Propam. “Tambahan informasi telah di sampaikan Kabid Humas.

Ini Penjelasan Polri Mengenai Rudy Soik Dipecat

Kepala Divisi Propam Polda NTT Kompol Robert A Sormin menuturkan, prosedur hukum proses hukum Komisi Etik Profesi (NKEP) Polri yang mengikutkan Ipda Rudi Soik berakhir pada keputusan pembebasan tanpa hormat.

klarifikasinya, dia menegaskan kasus ini tidak sama dengan kasus lainnya, paling pertama sebab pemberitaan dimedsos yang memerhatikan penyelesaian kasus tersebut oleh orang-orang khusus. Komisaris Robert Sormin jelaskan hal ini

teamnya mengecek info yang berjalan serta dari hasil pengecekan terlihat ada inkonsistensi pemrosesan yang diterapkan.

Peninjauan ini mencakup para saksi yang siap berikan informasi kalau tindakan yang dilakukan oknum anggota Polda tak sesuai standar operasi prosedural SOP.

Kita tegaskan, Pecatan ini bukan karena campur tangan orang lain, melainkan karena pelanggaran mekanisme yang mencolok,” kata Roberti.

Baca Juga: Manfaatkan Baju Bekas Jangan Langsung Dibuang, Jadikan Barang Berguna

Dari hasil sidang Komisi Kode Etik, anggota Ipda Rudi Soik diketahui sudah mendapat sejumlah sanksi, termasuk sanksi.

Komisaris Robert mengenang
Jurnalis dan masyarakat tidak boleh berasumsi bahwa pemecatan ini terkait dengan tindakan sewenang-wenang pihak kepolisian.

Kita Mau warga memahami kalau tindakan tersebut didasarkan bukti dan prosedur hukum berlaku,” imbuhnya.

Didalam persidangan, saksi juga mengatakan kalau gerakan yang di lakukan oknum itu tidak mematuhi aturan yang berjalan dan ia telah keluar dari persidangan disaat dakwaan di bacakan.

Hal tersebut menambah alasan pemecatan yang diberikan Polda NTT Komisaris Robert meegaskan kembali penting nya menerapkan mekanisme hukum yang benar serta transparan.

Kami ingin informasi ini bisa dicerna dengan baik oleh warga serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan proses hukum,” tutupnya.